KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN AJUKAN TAMBAHAN ANGGARAN
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengajukan penambahan ang-garan sebesar Rp 528,2 miliar untuk menjaga keberlanjutan program-program pada 2014. Dana tambahan itu juga akan dipergunakan untuk meningkatkan daya saing industri menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community/ARC) tahun 2015, mendorong ekspor, serta mengendalikan impor, sehingga bisa menekan defisit perdaganagn produk industri.
"Dengan adanya kebutuhan tambahan anggaran tersebut, usulan Pagu Alokasi Anggaran Kemenperin untuk tahun 2014 menjadi sebesar Rp 3,15 triliun dari Pagu Anggaran semula sebesar Rp 2,62 triliun," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat di sela Raker anggaran bersama Badan Standarisasi Nasional dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (9/9).
Hidayat memaparkan, tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk 13 kegiatan, diantaranya adalah pengadaan alat laboratorium uji Sertifikat Nasional Indonesia (SNI) Wajib di 11 balai besar dan 11 Baristand Industri, pembangunan fasilitas penyimpanan curah cair di kawasan industri Maloy, Kalimantan Timur, bantuan mesin peralatan pabrik minyak goreng sawit di provinsi Aceh, pengembangan pusat pertumbuhan IT di Bandung, Solo, Yogyakarta, Pacitan, dan Denpasar, pelatih-an dan sertifikasi sumber daya manusia (SDM) bidang las kapal untuk 460 orang.
Sebagian dana juga akan dialokasikan untuk program penumbuhan wirausaha baru industri kecil menengah (IKM) sebanyak tiga ribu orang, restrukturisasi permesinan IKM, pengembangan pusat promosi industri kreatif di Bali, serta restrukturisasi permesinan industri dalam rangka percepatan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) untuk 10 perusahaan industri.
Dengan adanya tambahan Rp 528 miliar, lanjut Hidayat, Pagu Alokasi Anggaran Kemenperin untuk 2014 akan meliputi Rp 77,25 miliar untuk Sekretariat Jenderal, Rp 124,25 miliar untuk Ditjen Industri Agro, Rp 35 miliar untuk Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Rp 110 miliar untuk Ditjen Industri Kecil dan Menengah, dan senilai Rp 181,7 miliar untuk Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri. (eme)