Oleh : Laudetta Dianne F (Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro)

Industri yang inklusif dan berkelanjutan adalah salah satu isu utama yang termasuk dalam Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) Presidensi G20 di tahun 2022. Pengembangan industri inklusif dan berkelanjutan ini juga merupakan upaya untuk mencapai industri 4.0. Industri 4.0 erat kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola terstandar. Oleh karena itu, penerapan Industri 4.0 mutlak diperlukan, termasuk di kawasan industri dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing, efisiensi energi dan sumber daya, serta perlindungan terhadap lingkungan.

Indonesia dan Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations for Industrial Development/UNIDO) bekerja sama dalam usaha pengembangan industri sektor manufaktur. Salah satu kerja sama yang saat ini dilakukan antara Indonesia dengan UNIDO adalah meluncurkan proyek bertajuk Global Eco-Industrial Park Programme (GEIPP). Program ini telah dimulai sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mendatang. GEIPP yang terdiri dari 2 komponen utama yakni Country Interventions dan Global Knowledge Development diharapkan dapat menghasilkan peraturan dan kebijakan terkait EIP, pengimplementasian EIP pada pilot project, dan kolaborasi internasional untuk mencapai pengembangan peralatan, kapasitas, dan keefektivitasan dalam EIP. Dalam upaya mendukung program ini, maka Kementerian Perindustrian selaku focal point penggerak mengkoordinir Kementerian/Lembaga lain yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam usaha pembentukan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan (Eco Industrial Park/EIP).

Dalam pembentukan kawasan industri berwawasan lingkungan perlu memperhatikan komponen pembentuk EIP. Menurut Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA, terdapat 5 komponen utama dari EIP:

1. Layanan dan tata kelola manajemen kawasan

2. Efisiensi sumberdaya da produksi yang lebih bersih

3. Sinergi industri dan infrastruktur

4. Angkatan kerja sehat terintegrasi dan sinergi industri perkotaan

5. Perencanaan dan zonasi ruang

Pengembangan EIP juga memiliki sejumlah tantangan dan peluang:

1. Aspek Lingkungan

2. Aspek Manajemen

3. Aspek Sosial

4. Aspek Ekonomi

Keempat aspek inilah yang menjadi fokus utama dalam kerangka kerja pembangunan EIP dengan percepatan dalam 2 fase yaitu Fase 1 (tahun 2020-2023) dan Fase 2 (tahun 2024-2027).

Dalam pelaksanaan kerangka kerja ini, juga dilakukan pemetaan kapasitas lembaga dan penyedia layanan pengembangan EIP, penguatan institusi nasional yang terlibat, peningkatan kapasitas KI dan tenant UKM untuk pemenuhan standar EIP.

Keputusan Menteri Nomor 3174 Tahun 2022

Sehubungan dengan hal inilah Menteri Perindustrian Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 3174 Tahun 2022 terkait forum antar kementerian untuk percepatan pengembangan Eco Industrial Park (EIP) serta pelaksanaan Global Eco-Industrial Parks Program – Indonesia Country – Level Intervention. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan masukan, rumusan atau konsep EIP kawasan industri di Indonesia. Selain itu tujuan dari pelaksanaan forum ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam memetakan kawasan industri berwawasan lingkungan sesuai bidang tugas dari Kementerian/Lembaga yang terlibat.

Percepatan pengembangan Eco Industrial Park (EIP) ini sesuai dengan RIPIN 2025. Persebaran Kawasan Industri (KI) di Indonesia menunjukkan 138 KI memiliki IUKI (Mei 2022). Dari total lahan seluas 67.992 Ha, total lahan terisi sekitar 30.464 Ha (45%) dan total lahan belum terisi seluas 37.528 Ha (55%). Total lahan yang belum terisi ini termasuk area lahan siap bangun, lahan yang dimatangkan dan lahan dalam tahap konstruksi.

Direktur Jenderal KPAII menjelaskan pentingnya implementasi penerapan ekonomi sirkular dalam kawasan industri. Sistem loop tertutup ini adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya, dikarenakan adanya pengelolaan sumber daya yang efektif.

Forum antar Kementerian EIP

Forum antar Kementerian EIP bertujuan untuk melakukan persiapan, perencanaan, pengelolaan dan peyelenggaraan segala hal yang berkaitan dengan Percepatan Pengembangan KI Berwawasan Lingkungan di Indonesia. Keanggotaan forum ini terdiri dari tim pengarah (diketuai oleh Menteri Perindustrian) dan tim pelaksana (diketuai oleh Dirjen KPAII). Forum ini bertugas selama 5 tahun dan melakukan rapat koordinasi sedikitnya 2 kali setahun, serta memberi laporan tertulis pada Menteri Perindustrian satu tahun sekali. Sumber dana dari Forum Antar Kementerian berasal dari APBN Kementerian Perindustrian, anggaran kerja sama dengan UNIDO, dan sumber dana lain yang sah sesuai perundang-undangan.

11 K/L yang terlibat dan diberikan SK dalam Forum Antar Kementerian:

1. Kementerian Koordinator Bid. Perekonomian

2. Kementerian Perindustrian

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

8. Kementerian Dalam Negeri

9. Kementerian Investasi

10. Kementerian Keuangan

11. Kementerian Ketenagakerjaan

Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Pada triwulan III 2022, perekonomian Indonesia bertumbuh hingga 5,72% (yoy) dengan industri pengolahan sebagai sumber pertumbuhan tertinggi hingga 0,99%. Berdasarkan laporan Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Yearbook 2022, peringkat daya saing Indonesia tahun 2022 di nomor 44 dari 63 negara, menurun dari peringkat tahun 2021 pada nomor 37. Oleh karena itu, pengembangan EIP diharapkan menjadi pendorong peningkatan daya saing Indonesia.

Dari 131 Kawasan Industri Indonesia, 17 KI termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Untuk pengembangan EIP inilah diperlukan kebijakan dalam aspek perizinan dan perencanaan, tata ruang dan lahan, infrastruktur, iklim usaha, serta penyebaran dan pemerataan industri. Proyek Strategis Nasional disebarkan ke seluruh Indonesia untuk mendukung pusat ekonomi baru yang berkelanjutan seperti pembangunan KI Hijau di KI Tanah Kuning, Kalimantan Utara dan proyek KIT Batang, Jawa Tengah.

Konservasi dan audit energi untuk pengembangan Kawasan EIP

Konsumsi energi primer Indonesia selama tahun 2021 mencapai 1.485juta SBM (tidak termasuk biomassa) dan konsumsi energi final sebesar 849juta SBM. Usaha penurunan intensitas energi dilakukan dengan kebijakan konservasi energi dan dan manajemen energi sesuai standar. Hingga tahun 2022, telah terdapat 6 bangunan, 52 perusahaan energi, 91 sektor industri dan 149 perusahaan yang memenuhi standar ISO 50001.

Dari sekian industri yang bersertifikat ISO 50001, terdapat 26 industri sektor makanan minuman, 17 industri manufaktur, dan 19 industri agro dan kertas.  Penilaian standarisasi industri ini dapat melibatkan manajer dan auditor energi yang tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi manajer dan auditor energi untuk kemudian melakukan pendataan pada Sistem Informasi Konservasi Energi (SINERGI).

Insentif fiskal dan dukungan pengelolaan dan pembiayaan infrastruktur bagi EIP.

Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim yang tentu juga menjadi tantangan dalam perkembangan industri di Indonesia. Hal inilah yang melatarbelakangi pembentukan kawasan industri yang berwawasan lingkungan karena erat kaitannya dengan usaha Indonesia dalam hal penurunan GRK/emisi karbon dan perubahan iklim. Terdapat beberapa fasilitas fiskal untuk sektor manufaktur, seperti fasilitas perpajakan sektoral/umum, fasilitas perpajakan kawasan, fasilitas tax holiday, fasilitas tax allowance, insentif, super deduction, insentif untuk kegiatan vokasi, fasilitas investment allowance untuk industri padat karya, fasilitas pembebasan PPN atas barang modal dan fasilitas bea masuk penanaman modal.

Fasilitas fiskal untuk Kawasan Industri diberikan fasilitas perpajakan seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan kepabeanan. Pemberian fasilitas fiskal ini dibagi berdasarkan tingkatan Wilayah Pengembangan Industri (WPI) yang terbagi dalam 4 kelas yaitu WPI Maju, WPI Berkembang, WPI Potensial I, WPI Potensial II.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, pembentukan Eco-Industrial Park ini juga memiliki sejumlah tantangan dan resiko. Salah satu diantaranya adalah terdapat potensi dari sampah plastik dan kertas, serta potensi timbulan limbah B3 dalam industri. Oleh karena itu, terdapat konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah untuk mencapai pemanfaatan sumber daya yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Dalam pengolahan sampah tersebut, diharapkan juga dilakukannya uji coba pemanfaatan limbah B3.

Dengan kerja sama antar Kementerian terkait, diharapkan percepatan pengembangan Eco Industrial Park (EIP) ini dapat berjalan dengan efektif. Pada akhirnya, keberhasilan dari pengembangan Eco Industrial Park (EIP) ini membutuhkan kebijakan dan tata kelola yang baik dari masing-masing stakeholders. Dalam hal ini, Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga berfungsi sebagai pembuat kebijakan yang selaras dan mendukung pembentukan Kawasan Industri berwawasan lingkungan, pelaku industri sebagai pembangun dan pengelola kawasan industri, serta pihak lain yang berkepentingan. Kerja sama ini diharapkan akan mampu menjadikan kawasan industri tersebut sebagai Smart Eco-Industrial Park yang terintegrasi dan terkelola dengan maksimal.