KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN

Oleh: Rifqi Ansari


Kegiatan industri pangan olahan, yang biasa juga dikelompokkan sebagai industri makanan dan minuman, yang mengolah bahan baku dari dalam negeri akan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Industri makanan dan minuman dalam pemulihan ekonomi nasional berperan sebagai peningkatan nilai tambah di dalam negeri, penyediaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan pengendalian impor. Semua peranan tersebut secara langsung akan berdampak positif terhadap kesejahteraan petani, peternak dan nelayan, termasuk pelaku usaha industri pangan olahan.

Industri agro merupakan sub sektor industri pengolahan non-migas yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDB Industri Pengolahan Non-Migas yang pada Triwulan III Tahun 2020 mencapai 52,13%. Kontribusi masing-masing jenis industri dalam Sub Sektor Industri Agro, adalah industri makanan dan minuman (39,19%), industri pengolahan tembakau (4,8%), industri kertas dan barang dari kertas (4,22%), industri kayu, barang dari kayu, rotan dan furnitur (2,84%).

Pertumbuhan industri pengolahan non-migas selama tahun 2015-2019 rata-rata sebesar 4,69%, sedangkan industri agro pada periode yang sama tumbuh rata-rata sebesar 6,34%. Sementara itu, industri makanan dan minuman rata-rata tumbuh lebih tinggi yaitu sebesar 8,16%. 

Di masa Pandemi Covid-19, pertumbuhan industri pengolahan non-migas dan industri agro sampai Triwulan III tahun 2020, mengalami kontraksi yang cukup besar, dimana masing-masing tumbuh negatif sebesar 4,02% dan 0,45%. Sementara itu, industri makanan dan minuman masih tumbuh positif sebesar 0,66%.

Industri makanan dan minuman juga mempunyai peranan yang penting dalam kontribusi ekspor industri pengolahan non-migas. Pada periode Januari-September 2020 total nilai ekspor industri makanan dan minuman mencapai 21,37 milyar USD atau 21,38% terhadap ekspor industri pengolahan non-migas sebesar 94,36 milyar USD. Sedangkan nilai impor industri makanan dan minuman pada periode Januari-September 2020 mencapai 8,22 milyar USD atau 9,61% terhadap impor industri pengolahan non-migas sebesar 85,49 milyar USD.

Investasi PMA dan PMDN di bidang industri pengolahan non-migas pada periode Januari-Juni 2020 mencapai Rp. 127,18 Triliun. Kontribusi industri agro sebesar Rp. 36,95 Triliun atau berkontribusi sebesar 29,05% dari total investasi industri pengolahan non-migas. Jenis industri agro yang berkontribusi paling besar adalah industri makanan dan minuman sebesar Rp.29,5 Triliun, diikuti oleh industri kertas sebesar Rp.5,31 Triliun.

Industri makanan dan minuman mempunyai peluang pengembangan yang cukup menjanjikan antara lain:

1) pasar domestik yang besar; 

2) sumber daya pertanian yang berlimpah sebagai sumber bahan baku industri makanan dan minuman dalam negeri; 

3) perubahan pola konsumsi konsumen yang cenderung beralih ke makanan kemasan modern; 

4) munculnya pemain-pemain industri makanan dan minuman nasional yang sudah mampu bersaing di tingkat global.

Peluang pengembangan industri makanan dan minuman nasional tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena keterkaitan hulu-hilir belum secara efisien terjadi. Hal ini masih terjadi missed match antara petani, industri antara penyedia bahan baku dan industri hilir makanan dan minuman. Sampai saat ini, lebih dari 60% kebutuhan bahan baku industri makanan dan minuman masih berasal dari impor. Hal ini terutama disebabkan bahan baku untuk industri makanan dan minuman dalam negeri masih berasal dari petani, peternak, dan nelayan yang belum dikelola secara modern sehingga tidak ada kepastian jaminan suplai bahan baku, harga, kualitas maupun delivery time. 

Kementerian Perindustrian akan bersinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan stakeholder terkait lainnya guna mendorong dibangunnya pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan yang mampu mengelola dari hulu sampai ke industri hilir dengan memanfaatkan teknologi dan mekanisasi pertanian, penggunaan bibit unggul, dan teknologi digital menuju Industrial Revolution 4.0 (IR4.0). Sehingga kedepan diharapkan kebutuhan bahan baku industri makanan dan minuman dapat sebagian besar sudah dipenuhi dari dalam negeri.

Implementasi IR 4.0 dapat menjadi game changer untuk pemulihan ekonomi nasional, dimana diharapkan melalui pemanfaatan IR 4.0 dapat membangkitkan kembali sektor produksi, meraih kembali posisi nett ekspor, dan meningkatkan investasi untuk membangun ekonomi yang kokoh.

Dalam pengembangan industri makanan dan minuman, Kementerian Perindustrian mendorong penggunaan teknologi IR 4.0 baik di level hulu (pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan), pengolahan, perdagangan, dan logistik maupun penyimpanan. 

Salah satu prioritas nasional dalam penerapan IR 4.0 adalah pembentukan ekosistem inovasi dengan misi utamanya adalah meningkatan kemampuan Research, Development & Design (RD&D) dengan membangun ekosistem yang melibatkan Kemenristek, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Pada saat ini sedang didirikan Pusat Inovasi dengan konsep “Making Indonesia 4.0” di Jakarta dan beberapa Light House IR 4.0 di perusahaan dan di balai litbang di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kementerian Perindustrian juga telah bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada membangun Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Kakao Terpadu di Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang merupakan implementasi dari konsep Making Indonesia 4.0 yang mencakup aspek produksi, pemberdayaan lokal, edukasi, dan agrowisata. Selain itu, Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Siemens mengembangkan aplikasi Control Performance Analytics (CPA) berbasis cloud technology membantu optimasi Proportional Integral Derivative (PID) Controller yang dapat meningkatkan efisiensi proses produksi dan menghemat biaya operasional perusahaan industri makanan dan minuman. Aplikasi CPA ini akan diimplementasikan di empat perusahaan Light House IR4.0 yaitu PT. Sugar Labinta, PT. Kalbe Morinaga, PT. Indolakto, dan PT. Mayora.

Sejalan dengan program diatas, juga telah diberlakukan kebijakan insentif investasi teknologi untuk memberikan insentif kepada pemain industri dan investor asing yang menerapkan konsep Making Indonesia 4.0 berupa super deduction tax litbang berdasarkan PMK Nomor 153 Tahun 2020.

Terkait dengan prioritas nasional peningkatan kualitas SDM, Kementerian Perindustrian juga mendorong pengembangan SDM industri makanan dan minuman yang difokuskan kepada peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk beradaptasi dengan teknologi industri 4.0. Salah satu inisiasi yang telah dilakukan adalah Pelatihan Manager dan Engineer, Transformasi Industri 4.0 masing-masing sebanyak 40 orang di bidang industri makanan dan minuman.

Di dalam masa Pandemi Covid-19 ini, industri makanan dan minuman menghadapi permasalahan operasional karena pembatasan di daerah-daerah tertentu atau bahkan kesulitan mendapatkan bahan baku. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti fasilitasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Covid-19 serta Izin Operasional Mobilitas dan Kegiatan Industri (IOMKI) untuk dapat memperlancar jalannya operasional industri makanan dan minuman.

Selain itu, guna mendukung industri makanan dan minuman, terutama guna memenuhi standar ekspor dan sesuai dengan protokol kesehatan, Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) telah menyusun buku yang bertajuk Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Industri Pangan. Tujuannya agar bisa menjadi panduan bagi industri pangan dalam melaksanakan aktivitas produksinya di era Pandemi Covid-19. Pedoman tersebut mencakup tatanan perusahaan, kontak antar manusia, peningkatan kompetensi SDM, keamanan pangan, higienitas, dan pola bisnis model baru.

Secara khusus, pemerintah juga mendorong pengembangan industri pengolahan buah dan sayuran berbasis produk-produk hortikultura dalam negeri. Industri hilir pengolahan buah dan sayuran tumbuh dan berkembang cukup baik di dalam negeri. Pada saat ini, teridentifikasi sebanyak 44 perusahaan industri hilir pengolahan buah dan sayuran yang 90% kebutuhan bahan baku berupa konsentrat berasal dari impor. Sementara itu, terdapat 5 (lima) Industri Antara penyedia bahan baku untuk kebutuhan industri hilir yang saat ini baru mampu menyuplai kebutuhan bahan baku hilir sebanyak 10%. Kondisi ini terjadi disebabkan kemampuan petani untuk mensuplai kebutuhan Industri Antara sangat terbatas karena komoditas hortikultura umumnya masih dikelola skala pertanian rakyat, tersebar di berbagai wilayah dengan skala yang relatif kecil, dan jenis serta kualitas yang sangat bervariasi.

Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan pelaku usaha dalam mendorong dan memfasilitasi kerja sama bisnis (business matching) antara petani, Industri Antara, dan Industri Hilir untuk menjamin kontinuitas suplai bahan baku, peningkatan produktifitas produksi baik di hulu maupun hilir, serta perbaikan kualitas dan diversifikasi produk  sehingga mampu bersaing di pasar ekspor.

Program pengembangan industri pengolahan buah dan sayuran telah dimulai dengan inventarisir data sektor hulu dan hilir, bersama-sama dengan pelaku usaha dan asosiasi akan membangun pilot project industri intermediate pengolahan buah dan sayuran. Jenis-jenis produk hortikultura yang akan diprioritaskan antara lain pisang, mangga, jeruk, nanas, dan sirsak.

Sebagai salah satu upaya untuk mendorong pembangunan dan pengembangan industri makanan dan minuman adalah melalui pembangunan dan penyediaan Kawasan Industri Halal (KIH), dengan tujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan menarik investor dalam kawasan industri halal. Pembangunan kawasan industri halal akan mencakup 1) pembangunan SDM untuk penyelia halal dan auditor halal, 2) pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Laboratorium Produk Halal, 3) penyederhanaan regulasi dan birokrasi melalui integrasi perizinan industri halal dan pengembangan pelayanan satu pintu.

Hingga saat ini terdapat 4 (empat) kawasan industri yang berinisiatif mengembangkan KIH yaitu, 1) Kawasan Industri Bintan Inti, Bintan; 2) Kawasan Industri Batamindo, Batam; 3) Kawasan Industri Jakarta Pulogadung, Jakarta Timur; 4) Kawasan Industri Surya Borneo, Kotawaringin Barat. Selain itu, sudah terdapat 2 (dua) permohonan untuk verifikasi KIH yaitu, 1) Kawasan Industri Safe n Lock, Sidoarjo; dan 2) Kawasan Industri Modern Cikande, Serang.

Salah satu upaya untuk mendorong pembangunan industri makanan dan minuman berbasis sumberdaya dari dalam negeri, Kementerian Perindustrian akan mengendalikan impor produk dan bahan baku makanan dan minuman dengan target 35% pada tahun 2022 dan 50% pada tahun 2025. Strategi yang akan dilakukan yaitu meningkatkan utilisasi existing industri yang rata-rata 60% meningkat menjadi 75% pada tahun 2021 dan 85% pada tahun 2022. Sejalan dengan itu akan didorong tumbuhnya industri makanan dan minuman dalam negeri yang juga akan bekerjasama dengan pemain global yg sudah dikenal di seluruh dunia.

Pada tahun 2020-2022 sektor industri makanan dan minuman yang akan didorong penurunan impor nya adalah industri pengolahan susu, industri pengolahan buah, industri gula berbasis tebu dan industri pemurni jagung, senilai Rp. 3,6 Triliun dan penambahan produksi untuk ketiga jenis produksi tersebut sebesar Rp. 11,26 Triliun dibandingkan tahun 2019.

Langkah selanjutnya adalah mendorong adanya investasi industri makanan dan minuman pada tahun 2019-2023 sebanyak 16 proyek dengan total investasi sebesar 22,6 Triliun Rupiah. 

Guna mewujudkan program pembangunan industri subtitusi impor, instrumen yang digunakan adalah 1) larangan terbatas, 2) pemberlakuan pre-shipment inspection, 3) pengaturan entry-point pelabuhan untuk komiditi tertentu diarahkan ke luar pulau Jawa, 4) pembenahan LS-Pro, 5) mengembalikan dari post-border ke border, 6) menaikkan tarif Most Favoured Nation (MFN), 7) Menaikkan implementasi trade remedies 8) SNI Wajib, dan 9) penerapan P3DN secara tegas dan konsisten.

Penguatan struktur industri makanan dan minuman merupakan strategi yang harus diambil mengingat pasar Indonesia dengan jumlah penduduk 260 juta jiwa adalah sesuatu yang sudah pasti dan harus dipenuhi kebutuhannya. 

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut Kementerian Perindustrian akan mempercepat prioritas nasional Making Indonesia 4.0 melalui pembentukan ekosistem inovasi guna meningkatkan kemampuan Research, Development & Design (RD&D) dengan didukung berbagai insentif di bidang teknologi. Kami harapkan industri makanan dan minuman dapat menjadi salah satu penopang pemulihan ekonomi nasional karena perannya dalam peningkatan nilai tambah dalam negeri, penyediaan lapangan kerja, dan mendorong ekspor dan pengendalian impor, yang secara langsung diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, serta pelaku usaha industri makanan dan minuman.