ID EN
event_note 08-Feb-2019 08:19 | account_circle deby S | folder_open Industri Gula | remove_red_eye 85

Mencermati Kenaikan Impor Gula


Mencermati Kenaikan Impor Gula
Jakarta -

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari-November 2018 impor gula mencapai 4,6 juta ton atau meningkat dibandingkan periode yang sama 2017 sebesar 4,48 juta ton. Atas data tersebut, Indonesia berada di urutan pertama negara pengimpor gula terbesar di dunia pada periode 2017-2018 dengan volume impor 4,45 juta ton. Indonesia mengungguli Tiongkok yang berada di posisi kedua dengan 4,2 juta ton dan Amerika Serikat dengan 3,11 juta ton.

Tak pelak, ekonom Faisal Basri berteriak di ruang publik. Faisal merasa heran dengan kenaikan impor yang signifikan pada periode tersebut. Padahal, saat itu tidak ada kenaikan konsumsi gula yang tinggi, walaupun di sisi lain ada penurunan produksi di dalam negeri. Karena impornya tinggi, stok gula nasional semakin banyak. Sehingga dapat dipahami mengapa kemudian Faisal mencurigai lonjakan impor tersebut terkait dengan praktik rente para mafia yang menguasai pasar.

Penyiasatan pemerintah pun terlihat cukup "tricky", sebagaimana dicurigai juga oleh Faisal Basri. Lihat saja, dengan dalih untuk melindungi produsen gula dalam negeri, pemerintah justru menyiasatinya dengan membuat pengkategorian jenis gula, yakni membedakan antara gula kristal rafinasi (GKR) untuk industri dan gula kristal putih (GKP) untuk konsumsi masyarakat. Padahal, impor gula hanya untuk pemenuhan GKR untuk industri, namun dalam perkembangannya GKR justru juga digunakan untuk instrumen stabilisasi harga konsumen. Artinya, gula tersebut akan sewaktu-waktu ikut bermain di pasar umum untuk konsumen umum. Jadi sangat bisa dipahami mengapa pada akhirnya Indonesia menduduki posisi negara importir gula terbesar di dunia.

Sengkarut berawal di saat Kementerian Perindustrian menargetkan kebutuhan industri terhadap gula rafinasi sebesar 2,8 juta ton, sementara Kementerian Perdagangan hanya memberikan kuota impor sebanyak 3,6 juta ton. Kuota tersebut dibagi dalam dua semester yakni semester satu 1,73 juta ton dan semester dua 1,87 juta ton. Namun, realisasi yang terjadi pada semester I 2018 hanya mencapai 1,56 juta ton. Hal tersebut menggambarkan bahwa industri tidak membutuhkan gula rafinasi sebanyak yang direncanakan pada awal 2018. Akhirnya, Kementerian Perdagangan merevisi kuota dari 3,6 juta ton menjadi 3,15 juta ton.

Namun, pada semester II 2018, kuota impor justru melejit hingga realisasi pada akhir 2018 tercatat 3,37 juta ton. Meskipun masih memenuhi kuota impor saat awal sebesar 3,6 juta ton, namun meleset dari target revisi tengah tahun sebanyak 3,15 juta ton. Realisasi impor itu di luar impor gula untuk konsumsi sebesar 1,01 juta ton pada 2018. Dengan fakta tersebut, berkemungkinan besar gula yang diimpor tidak hanya untuk kebutuhan industri, namun juga untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Sejauh ini, pemerintah melalui kementerian perdagangan masih bertahan dengan alasan kekurangan stok dalam negeri. Sebagaimana dikutip media, Menteri Perdagangan mengakui bahwa permintaan impor gula industri terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan volume impor gula industri tersebut dipicu oleh permintaan dari industri yang juga tumbuh. Namun, lucunya Menteri Perdagangan justru ikut menyudutkan produksi gula dalam negeri karena selain kuantitasnya tidak memenuhi kebutuhan, kualitasnya pun tidak bisa diterima oleh industri.

Alasanya, kadar gula dalam negeri tidak sesuai dengan kebutuhan industri makanan dan minuman. Menurut dia, berdasarkan standar internasional, kadar gula Indonesia memiliki tingkat International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) yang tinggi. Sementara, yang dibutuhkan untuk industri makanan dan minuman harus dalam level rendah. Logika tersebut kemudian menjadi latar kenaikan permintaan impor gula industri.

Memang, jika kita telusuri kemampuan produksi gula nasional ternyata kapasitasnya terus merosot, pun lahan tebu yang juga terus berkurang. Sekira 2014, lahan tebu masih 450.000 hektar. Pada 2016 merosot menjadi 425.000 hektar. Pada 2017 terjadi lagi penurunan 5.000 menjadi 420.000 hektar. Dengan penuruan lahan tersebut, produksi gula nasional pun ikut merosot. Dari data yang ada terlihat, pada 2014 produksi gula nasional masih mencapai 2,5 juta ton, namun pada 2015 turun menjadi 2,4 juta ton, lalu 2016 kembali turun menjadi 2,2 juta ton, dan 2017 turun menjadi 2,1 juta ton.

Fakta tersebut berseberangan dengan tingkat kebutuhan gula nasional. Untuk gula konsumsi saja, produksi nasional tak mampu memenuhi. Untuk 2018 lalu misalnya, kebutuhan konsumsi gula nasional tercatat sekitar 3,2 juta ton. Sementara itu total produksi nasional diperkirakan hanya 2,1 juta ton, dan secara keseluruhan kebutuhan gula nasional berkisar 6 juta ton per tahun. 

Kemampuan produksi nasional yang berada di bawah tingkat kebutuhan nasional tersebut dalam konteks tertentu dapat merasionalisasi kebijakan impor gula. Namun, jumlah impor yang terus membengkak, dan terkadang utak-atik angka impor yang dibutuhkan pun terkesan sangat dipaksakan, sebagaimana yang pernah dipaparkan oleh Faisal Basri belum lama ini.

Lebih dari itu, sebelum terus-menerus bergantung pada impor, apalagi sampai terbiasa dengan penurunan produksi nasional, pemerintah perlu menunjukkan "sikap dan kebijakan strategis yang serius" terkait dengan pergulaan nasional. Kebijakan impor sejatinya dijadikan pertahanan terakhir setelah pemerintah kehabisan napas dalam menopang perkembangan produksi gula nasional. Apakah pemerintah sudah ada dalam posisi itu? Tampaknya tidak. Sedari awal pemerintah (semestinya) sudah memahami bahwa kapasitas produksi gula nasional terus menurun, namun justru tak memperlihatkan reaksi strategis yang berarti dalam mengantisipasinya.

Dengan asumsi itu, pemerintah terlihat seperti "spekulan gula" yang "riang gembira" menyaksikan merosotnya kapasitas produksi nasional, kemudian merasionalisasi kebijakan impor. Sebenarnya logika yang sama juga menjangkiti komoditas lain seperti beras, daging, jagung, dan garam. Tak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mengetahui penurunan kapasitas produksi nasional masing-masing komoditas tersebut, namun pada akhirnya kebutuhan atas kebijakan impor dianggap rasional secara matematis dan politis.

Dan, sebagai tambahan, kondisi serupa pula yang membuat kita semua harus menyaksikan gejala deindustrialisasi di negeri ini, tren kontribusi sektor industri terus merosot. Hampir semua pihak mengetahui hal tersebut sedari dulu. Tapi, apakah pemerintah melakukan mitigasi secara berarti, selain keranjingan dengan "proyek-proyek infrastruktur" yang menurut Majalah Economistsekalipun tak membuahkan peningkatan signifikan pada investasi langsung asing, bahkan tak jarang justru menggerus produksi beberapa komoditas dalam negeri, seperti semen dan besi-baja?

( Sumber : https://news.detik.com/kolom/d-4418006/mencermati-kenaikan-impor-gula )